TIM PELAYANAN PENGADUAN DAN KELUHAN MASYARAKAT

PADA  DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PRABUMULIH

 

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Perizinan kepada masyarakat melalui layanan pengaduan yang disediakan di DPM-PTSP Kota Prabumulih, pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui beberapa media pengaduan yang telah disiapkan dan mekanisme penanganannya yaitu:

A.     DEFINISI PENGADUAN

Pemberitahuan yang dibuat secara lisan dan tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan atau peristiwa terkait proses pelayanan perizinan dan non perizinan atau produk perizinan yang dikeluarkan.

 

B.     PENANGANAN DAN JENIS PENANGANAN PENGADUAN

1.  Penanganan Pelayanan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat terkait dengan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

 

2.   Penanganan Pengaduan dan Keluhan Mayarakat oleh:

a.  Petugas Loket

b.  Kepala DPM-PTSP

c.   Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

d.  Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

e.  Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan

f.    Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

g.  Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

h.  Tim Teknis Perizinan

i.     Aparatur Kecamatan dan Aparatur Kelurahan tempat lokasi pengaduan

 

3. Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a.  Pengaduan Ringan

·         Pengaduan Ringan adalah Pengaduan Masyarakat yang disebabkan oleh ketidakjelasan waktu dan biaya.

·         Penyelesaian Penanganan Pengaduan cukup dilakukan oleh petugas loket dan Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

              b. Pengaduan Sedang

·         Pengaduan Sedang adalah Pengaduan Masyarakat terkait dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan usaha.

·         Penyelesaian Penanganan Pengaduan dilakukan oleh seksi Pengaduan Informasi Layanan, Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Kepala DPM-PTSP, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Lokasi Pengaduan serta Tim Teknis.

               c. Pengaduan Berat

·         Pengaduan Berat adalah pengaduan masyarakat terkait dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan usaha dengan kadar yang lebih tinggi dari pengaduan sedang.

·         Penyelesaian Penanganan Pengaduan dilakukan oleh Seksi Pengaduan Informasi Layanan, Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Kepala DPM-PTSP, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Lokasi Pengaduan, serta Tim Teknis. Dimana dalam hal ini memerlukan kewenangan Kepala Daerah (memerlukan kajian lebih lanjut).


C.     TATA CARA PENGADUAN

1.PENGADUAN LANGSUNG

Masyarakat/Pemohon Izin memberikan Pengaduan melalui:

     a.  Media langsung/tatap muka langsung (ditemui minimal pejabat eselon IV).

b.  Media Telepon 0713-3310251 dan 0823 8001 7655 harus disertakan alamat lengkap sesuai dengan KTP.

c.Waktu Penyelesaian pengaduan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengaduan diterima petugas.

 

2. PENGADUAN TAK LANGSUNG

Masyarakat/ pemohon memberikan pengaduan melalui:

a.  Media Faximile (0713) 3310251

b.  Media internet, pengaduan ditujukan ke dpmptsp@kotaprabumulih.go.id atau ke website dpmptsp.kotaprabumulih.go.id

c.   Media Surat/Tertulis pengaduan harus dilengkapi dengan identitas/KTP Pemohon yang sah.

d.  Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat harus selesai ditanggapi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja pengaduan diterima petugas.

 

D. PELAPORAN

Petugas Layanan Pengaduan dan Keluhan Mayarakat merekapitulasi jumlah pengaduan yang diterima setiap bulan beserta tindak lanjutnya dan dilaporkan kepada Walikota Prabumulih melalui Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.


Beranda
Beranda Beranda Beranda